Internet dan Perempuan

Luviana - www.konde.co

                                                                       

                                         Foto: ictwatch.com        

Konde.co, Jakarta - Dunia kini tengah berubah. Jika dulu orang membaca koran sebagai salah satu teman sarapan pagi, kini kita tinggal melakukan “Click” di Internet, maka kita sudah terhubung dengan seluruh masyarakat dunia. 

Iniah ramalan Marshall Mc Luhan tentang Global Village. Orang mengklick internet untuk membalas dan menyapa di facebook, twitter Blackberry Group, Whats App Group, dll. Banyak analis komunikasi menyatakan, ini adalah masa booming internet dan matinya teori media cetak Guttenberg. Ini adalah abad new media teknologi, dan meninggalkan masa-masa tradisional media.

Dalam dunia periklanan dan Public Relations, internet juga menjadi alat untuk berkampanye. Dengan internet kita juga akan terhubung dengan masyarakat dunia untuk membicarakan soal fashion, bisnis, membincangkan secara dekat isu terkini dan merubah kebijakan dan mengapresiasi kebijakan. Sehingga kebutuhan akan media baru (new media) seperti internet semakin besar.

Pertanyaannya adalah, apakah kehadiran internet sudah membuka ruang bagi perempuan dan masyarakat marjinal?

Sebuah Manifesto Cyborg Feminis menjadi jawaban yang melegakan setelah datang berbagai pertanyaan: apakah teknologi sebenarnya membebaskan perempuan atau justru menjerat perempuan?.  Donna Haraway, seorang feminis kemudian menuliskan bahwa tekonologi seharusnya membebaskan perempuan, menyongsong masa depan dan memberikan akses kepada perempuan dan kaum marjinal untuk membebaskan kehidupannya.

Kontroversi mengenal cyberspace dan cyborg sesungguhnya selalu mengemuka ketika ada pertanyaan apakah tekonologi merupakan sesuatu yang netral gender ataukah teknologi selalu dipenuhi dengan banyak kepentingan?.

Sejumlah pihak kemudian membuktikan bahwa teknologi ternyata dapat menciptakan “monopoli pengetahuan”. Monopoli pengetahuan ini kemudian dilakukan oleh kelompok dominan. Kelompok itu bisa saja perusahaan-perusahaan, atau negara/ pemerintah.

Kelompok dominan ini kemudian mendominasi informasi dan komunikasi, mengucilkan kelompok-kelompok marjinal yang tidak mempunyai akses teknologi, misalnya pada perempuan, orang-orang yang tinggal di pedalaman dan daerah konflik. Konspirasi semacam ini sangat terbuka lebar pada teknologi tinggi (high teknology) seperti teknologi informasi .

Pertanyaan mendasarnya adalah: apakah teknologi informasi melalui sejumlah media mampu memberikan ruang khusus bagi kaum marjinal?. Lalu mengapa content marjinal ini menjadi penting untuk masuk ke media? Apakah media mempunyai fungsi untuk memasukkan content marjinal ini?

Diskusi tentang pentingnya memasukkan content marjinal di dalam media di Indonesia begitu mengemuka ketika munculnya oligopoli kepemilikan media di Indonesia. Oligopoli kepemilikan media TV misalnya sangat rentan keberadaannya, karena media hanya akan melayani kepentingan golongan/ kelompok tertentu/ terbatas.  Hal inilah yang mencemaskan banyak pihak, sehingga banyak kepentingan pemilik media di Indonesia yang kemudian memasukkan content sesuai dengan keinginan mereka.

Padahal media seharusnya berfungsi sebagai ruang informasi yang bisa diakses publik. Apalagi khusus untuk Televisi dan radio, frekuensi adalah milik publik, bukan milik para pengusaha media. Alasan lainnya, tak cukup tersedianya pilihan informasi bagi publik dapat dianggap sebagai bentuk pembodohan atau bentuk sensor yang represif.

Maka penting bagi kita untuk memperjuangkan keberagaman content/ isi dan keberagaman kepemilikan. Di masa kini, keberagaman content harus diperjuangkan mengingat sejumlah catatan buruk tentang kebebasan berekspresi dan berpendapat yang terjadi di Indonesia akhir—akhir ini. Pemblokiran situs-situs di internet, pelarangan tayangan di media penyiaran,  juga pelarangan bentuk-bentuk aksi massa.

Yang kedua, perjuangan untuk keberagaman kepemilikan. Jika pemilik medianya seragam, maka content atau isi medianyapun akan seragam.

Media baru (internet) seharusnya bisa menjadi alternatif untuk menyelesaikan persoalan ini, sehingga membuka ruang seluas-luasnya bagi publik. Media baru seharusnya tak lagi dikuasai kelompok dominan di negeri ini dan membuka akses bagi kelompok marjinal untuk melakukan komunikasi politik.