Tak Ada Lagi Ibu Kecibung

Luviana – www.konde.co

Jakarta, Konde.co – Siang kemarin, beberapa warga korban penggusuran Bukit Duri, Jakarta mengais besi bekas diantara reruntuhan rumah gusuran. Beberapa perempuan mencari besi bekas ini bersama anak-anaknya. Matahari sangat terik, namun beberapa perempuan melakukannya. Besi bekas bangunan ini bisa mereka jual dengan harga 4 hingga 5 ribu perkilonya.

Tak banyak yang bisa mereka lakukan saat ini. Biasanya para perempuan ini berjualan, namun sejak rumah mereka digusur, mereka tak bisa melakukan apa-apa lagi. Ada yang kemudian memutuskan tidur menumpang di tempat saudaranya, ada yang menyewa di daerah Poncol, tak jauh dari penggusuran. Ada yang tidur di sekretariat Ciliwung Merdeka, ada pula yang langsung masuk Rusun Rawa Bebek, karena tak tahu lagi mesti tinggal dimana.

Santi Napitupulu adalah satu perempuan yang kemudian menjadi korban penggusuran ini. Dulu neneknya tinggal disini, hingga ibu dan dirinya. Kini rumahnya sudah habis terkena buldozer. Santi adalah satu dari 80 rumah yang sudah tergusur. Dari 384 rumah, sebanyak 80 rumah sudah digusur oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Rabu 28 September 2016 kemarin. 

Para perempuan di Bukit Duri ini rata-rata bekerja sebagai pedagang. Mereka hidup dari berjualan. Para perempuan disini rata-rataberdagang sate, soto, urap, lontong sayur, baju dan bakso di sepanjang Ciliwung. Ada yang berjualan di depan rumah, beberapa perempuan menjual sate dan bakso dengan cara keliling.

Sedangkan suami mereka, kebanyakan juga berjualan makanan atau barang-barang di pasar Mester Jatinegara yang tak jauh dari Bukit Duri. Perekonomian warga disini terutama perempuan, hidup dari berjulan.

Sanik, adalah perempuan yang selama ini menggerakkan berbagai kegiatan perempuan di komunitas Ciliwung di Bukit Duri ini. Walau rumahnya tak termasuk digusur, namun hatinya perih. Komunitas perempuan yang ia himpun bersama ibu-ibu di Ciliwung, kini porak-poranda, akibat penggusuran.

Bersama organisasi Ciliwung Merdeka, organisasi yang berjuang bagi masyarakat pinggiran Ciliwung dan masyarakat marjinal Jakarta, Sanik kemudian mengajak para perempuan Bukit Duri untuk menabung dan mengadakan arisan. 

“Awalnya mau membentuk koperasi, tetapi ini masih proses, maka kemudian kami berinisiatif untuk mengajak ibu-ibu untuk menabung dan arisan,” kata Sanik ynng ditemui pada saat pelaksanaan Pasar Rakyat Ciliwung, 2 April 2016 lalu.

Koperasi dan PKK merupakan organisasi yang dirintis para perempuan di Bukit Duri. Para perempuan merasa senang karena dengan menabung dan arisan ini, kondisi keuangan mereka menjadi terbantu. Arisan ini kemudian dilakukan, ada yang menggunakan sistem harian yaitu setiap hari iuran dan mendapatkan arisan, ada yang sistem mingguan atau arisan seminggu sekali dan bulanan.Yang harian misalnya bentuknya tabungan, yang bulanan adalah sistemnya paketan.

Maka Sanik kemudian menggiatkan ibu-ibu disini dan terbentuklah Kecibung (ibu-ibu Ciliwung Menabung). Anggotanya 55 orang perempuan. Selama ini arisan hariannya membayar 5 ribu, arisan perminggunya seratus ribu dan arisan perbulannya 300 ribu. Biasanya hasil arisan ini digunakan para ibu untuk menambah modal berjualan atau pulang ke kampung saat lebaran. 

Arisan dan  berbagai kegiatan ini sudah berjalan lama, hingga penggusuran itu terjadi. Kini, ibu-ibu Kecubung sudah tercerai-berai bersama usaha yang mereka rintis selama ini.

Yunianti Chuzaifah dan Dwi Ayu dari Komnas Perempuan, Kamis 29 September 2016 siang kemarin juga datang ke korban penggusuran Bukit Duri. Mereka ingin melihat apa saja hak-hak perempuan yang terlanggar dalam penggusuran ini. Apakah penggusuran ini memang yang terbaik untuk perempuan, merupakan pilihan perempuan, bisa memberikan rasa aman untuk perempuan, ataukah sebaliknya, mereka melakukan dengan keterpaksaaan?

Kasus Masih Berjalan, Penggusuran Tetap Dilakukan

Dalam konferensi pers yang dilakukan kemarin antara warga Bukit Duri dan Gema Demokrasi di Bukit Duri kemarin, salah satu kuasa hukum warga Bukit Duri Kristin Veran mengatakan bahwa dari 113 penggusuran yang terjadi, 84% penggusuran selalu dilakukan dengan tanpa dialog dan 50% melibatkan TNI.

Data juga menunjukkan tidak ada informasi yang cukup komprehensif dari pemerintah dan masyarakat, masyarakat dibuat bingung dan selalu ada keterlibatan TNI dan Polisi dalam setiap penggusuran.

“Tidak ada pernah dialog antara pemerintah dan masyarakat dalam setiap penggusuran. Semua dilakukan dengan tanpa dialog,” ujar Kristin Veran.

Kristin Veran menambahkan, dalam kasus Bukit Duri misalnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kesewenang-wenangan. Proses hukum gugatan warga Bukit Duri masih berjalan, yaitu di PTUN dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun penggusuran tetap dilakukan.    

Iwan Nurdin dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan bahwa, seharusnya tugas pemerintah adalah melindungi warganya, namun dari penggusuran Bukit Duri ini kita bisa melihat bahwa warga dibiarkan tergusur dan diabaikan hak-haknya.

(Penggerak perempuan Kecubung, Sanik di Kampung Bukit Duri sebelum terkena penggusuran. Foto: Luviana)