Tangisan Perempuan Di Balik Kematian Balita dan Gizi Buruk di Papua

Poedjiati Tan- www.Konde.co


Jakarta, Konde.co- Seorang ibu menangis, melihat sendiri kematian anaknya. Campak dan gizi buruk telah merenggut nyawa anak-anak Papua. Berita ini selalu berseliweran setiap hari dalam 2 minggu ini, di koran, media online, radio dan live-live report di TV. Bagaimana ibu dan anak harus bertahan dalam kondisi paling buruk ini? Di wilayah yang lahannya sangat subur dan menghasilkan, namun inilah situasi tragis yang terjadi.

Kematian Balita dan gizi buruk di Papua yang terjadi di Asmat, sebenarnya bukan baru terjadi dalam 2 minggu ini, namun peristiwa ini sudah terjadi sejak 4 bulan terakhir ini. Kasus kematian hampir 70 Balita di Asmat karena penyakit campak dan gizi buruk merupakan bagian dari deretan kasus yang sering terjadi di Papua. 85 anak Balita di Asmat dengan kondisi gizi buruk mendapatkan perawatan intensif. Ada lima distrik di pedalaman yang terserang campak dan gizi buruk, yakni Swator, Fayit, Pulau Tiga, Jetsy, dan Siret.

Dan bukan kali ini saja peristiwa ini terjadi di Papua. Kasus gizi buruk pernah terjadi di Yahukimo, Papua di awal tahun 2000 dimana ada banyak kematian pada balita disana. Sulitnya akses masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan, banyaknya kepentingan ekonomi dan politik adalah peristiwa yang banyak dijumpai di Papua. Perempuan dan anak-anak Papua adalah warga negara yang harus menanggung akibat semua ini.

Surya Anta, humas Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI WP) menyatakan keprihatinan mendalam pada anak-anak dan perempuan disana. Dalam hampir lima tahun terakhir FRI WP mencatat mencuatnya berbagai kasus kematian Balita dan persoalan besar di beberapa daerah di Papua.

Sejak november 2012 hingga februari 2013 misalnya, ada sekitar 95 orang meninggal karena gizi buruk dan penyakit gatal-gatal, di kabupaten Tambrauw. Pada november 2015, sebanyak 41 orang Balita meninggal di kabupaten Nduga. Kemudian, dalam kurun pertengahan April hingga pertengahan Juli 2017, 50 orang Balita meninggal di kabupaten Tigi Barat, karena penyakit ISPA, campak, diare, dan disentri. Pada pertengahan juli 2017 sekitar 20 bayi meninggal karena berbagai penyakit dan gizi buruk di kabupaten Deiyai. Kemudian pada dua bulan terakhir, 23 Balita meninggal di Pegunungan Bintan disebabkan gizi buruk.

“Sebenarnya persoalan di Asmat sudah terjadi dalam kurun waktu 4 bulan terakhir, namun pemerintah Indonesia tidak sigap dalam menangani persoalan ini. Sementara, persoalan kematian balita dan gizi buruk sebenarnya sudah lama diberitakan sebagai salah satu persoalan kesehatan di Papua,” kata Surya Anta melalui pernyataan sikap FRI WP di Jakarta.

Unicef, misalnya, pada tahun 2015, sudah mencatat angka kematian Balita di Papua tiga kali lipat angka kematian Balita di Jakarta atau sekitar 81 balita perseribu kelahiran. Dan pada tahun 2005, Oxfam, mencatat terdapat sekitar 69,883 jiwa yang menderita gizi buruk di Papua, dimana 58 orang diantaranya meninggal dunia.

Meskipun berbagai fakta dan kejadian sudah menunjukkan hal tersebut, namun, kekayaan alam Papua nampaknya lebih menggiurkan bagi proyek pembangunan Indonesia dan kepentingan investasi internasional ketimbang manusia-manusia Papua itu sendiri.

“Dampaknya, terjadi pemaksaan perubahan pola hidup masyarakat adat hingga akhirnya berpengaruh terhadap daya tahan tubuh masyarakat akibat perubahan pola hidup dan perubahan lingkungan. Di beberapa kasus memunculkan macam-macam penyakit seperti Ispa, gatal-gatal,” kata Surya Anta.

Hingga hari ini banyak pengusaha yang tergiur oleh potensi blok minyak dan gas yang ditemukan di Asmat. Yang kemudian menambah potensi kekayaan alam dari minyak hingga 45 Miliar Barel untuk seluruh Papua. Adalah hal yang tidak pernah disikapi secara serius dugaan keterkaitan antara aktivitas-aktivitas perusahaan-perusahaan tambang dan mineral dengan berbagai penyakit yang tak sedikit diantaranya berakhir dengan kematian balita maupun dewasa.

“Tentu, sekali lagi, sebab kepentingan bisnislah yang utama, bukan? Sementara derai tangis keluarga korban kematian balita ini belum pula kering. Elit-elit politik di Jakarta sibuk saling menuding satu sama lain. Atau tak sedikit diantaranya mencari muka. Sangat dimungkinkan, sebab tahun ini adalah tahun persiapan kompetisi politik 2019. Begitu pula tim-tim sukses dari elit-elit Papua yang sedang berkompetisi dalam sistem “demokrasi” penjajah, yang banyak diantaranya memiliki benang merah dengan kepentingan elit politik di Indonesia.”

Padahal jika kita periksa kembali, problem gizi buruk dan kematian Balita, bukanlah fenomena hari ini saja. Melainkan, fakta sejarah yang tak bisa dipisahkan dari faktor penjajahan dan kepentingan modal internasional. Kekayaan Papua sudah diperas sedemikian rupa, diambil sebanyak mungkin, diberikan sesedikit mungkin pada rakyat Papua. Segala macam persoalan akan muncul tentunya, apakah itu gizi buruk, ketimpangan kesejahteraan, kematian Balita, Puskesmas yang tak dikunjungi petugas kesehatan, dsb. Sebab, perkembangan Papua tak bisa lebih maju lagi dibawah kolonialisasi.

Atas persoalan-persoalan diatas FRI WP kemudian menyatakan bahwa realitas gizi buruk dan kematian Balita tak bisa dipisahkan dengan problem kolonialisme dan kepentingan modal internasional. Karena akar persoalan di Papua adalah penjajahan dan oleh karena itu rakyat dan bangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri.

“ Kami juga menyatakan kepada elit-elit politik Indonesia untuk stop “cari muka” untuk Pemilu 2019. Pesta demokrasi atau Pilkada di Papua tidak akan menjawab persoalan mendasar rakyat dan bangsa Papua.”

FRI WP kemudian juga menuntut Pemerintah Indonesia yang telah mengambil sedemikian banyak dari kekayaan alam rakyat dan bangsa Papua dalam kaitannya dengan kejadian kematian Balita dan gizi buruk ini untuk membentuk tim penyelidikan independen yang melibatkan lembaga-lembaga kesehatan internasional dibawah Persatuan Bangsa- Bangsa (PBB) terkait penyebab menyebarnya berbagai penyakit dan gizi buruk di berbagai daerah di Papua, mengirimkan tenaga medis dan obat-obatan, membangun infrastruktur kesehatan, membangun sekolah-sekolah kesehatan kedokteran, keperawatan, kebidanan serta laboratorium-laboratorium pengembangan obat-obatan.

“Tuntutan darurat tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dengan proses penentuan nasib sendiri bagi rakyat dan bangsa papua. Sebab, Negara Indonesia sudah “mengambil lebih banyak, memberi lebih sedikit” terhadap rakyat dan bangsa Papua.”